Kabar MOTOGP Indonesia 2017: Resmi Batal Total Alias Gak Jadi

Bahkan dulu, DORNA sports selaku penyelenggara motogp memberi batas waktu bagi indonesia untuk merampungkan masterplan sirkuit hingga november 2015. (http://sports.sindonews.com/read/1055035/49/gelar-motogp-indonesia-dikasih-waktu-persiapan-hingga-november-1445418884). Nyatanya, pemerintah indonesia, dan segala pihak yang terkait dalam penylenggaran dan pengadaan sirkuit untuk menyelenggarakan motogp 2017 ini ternyata jalan di tempat alias tidak ada progres signifikan.

Permasalahan utamanya adalah dana. Dimana sirkuit sentul, sang kandidat sirkuit utama yang akan menyelenggarakan motogp 2017 di indonesia masih jauh dari kata layak untuk menyelenggarakan ajang balap bergengse kelas para raja ini. Kalau dibilang, sirkuit sentul masih 20% memadai untuk menyelenggarakan balap sekelas motogp.

Satu masalah utama atau kendala dalam merenovasi sirkuit sentul agar layak menggelar motogp adalah keterbatasan dana. Untuk membuat Sirkuit Sentul yang saat ini memiliki panjang 4,12 km dan tikungan sebanyak 11 kali ini, Tinton melanjutkan, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hasil pertemuan dengan beberapa pihak telah dikalkulasi, biayanya mencapai Rp 200 miliar (http://otomotif.kompas.com/read/2015/09/07/073900415/Rincian.Renovasi.Sirkuit.Sentul.buat.Gelar.MotoGP)

Sementara kedala permasalahan dana ini terbentur minimnya investor dan pihak swasta yang mau mengegelontorkan dana sedemikian rupa. Ada jalan lain, yakni tinggal gelontorkan dana APBN, namun faktanya, sirkuit sentul adalah milik swasta, bukan milik negara, jadi menpora tidak bisa serta merta mengglontorkan dana APBN.

Kabar terbaru, Nasib gelaran MotoGP Indonesia semakin tak terang. Pemerintah bakal mengkaji ulang gelaran olahraga balap motor tercepat di dunia itu. Namun, dalam hasil rapat sejumlah kementerian terkait MotoGP, ditegaskan beberapa klausul tebal agar MotoGP seri 2017 -2019 tetap berada di Indonesia.

Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Gatot Dewa Broto mengungkapkan, pemerintah bisa tetap mempertahankan MotoGP Indonesia. Yaitu dengan tumpukan syarat yang sepertinya sulit pungkas dalam waktu singkat.

"Yang paling penting dari pengkajian ulang itu tentang bisnis model yang tidak membebani uang negara," kata Gatot saat ditemui di Kemenpora usai rapat kordinasi kementerian terkait MotoGP, Jumat (29/1).

Tak membebani keuangan negara itu, artinya dengan komitmen jelas tentang tanggung jawab penggunaan uang negara atau APBN. Sebab diterangkan Gatot, MotoGP Indonesia tetap bakal menggunakan APBN. Terutama untuk gelontoran dana senilai Rp 352 miliar.

Uang itu sebagai pembayaran event fee (uang penyelenggaraan) kepada Dorna Sport sebagai pemilik lisensi MotoGP Internasional. Besaran itu merupakan pembayaran seri 2017, senilai Rp 106 miliar dan 2018 senilai Rp 120 miliar. Untuk seri terakhir, pemerintah bakal merogoh APBN senilai Rp 126 miliar.

"Pemerintah hanya mau menanggung event fee. Itu pun dengan catatan berapa bonafit (keuntungan) yang bisa didapatkan," ujar Gatot.

Lalu, bagaimana dengan penyediaan infrastruktur lainnya? Mengingat Sirkuit Sentul, sudah dipastikan dicoret pemerintah sebagai satu-satunya tempat balapan tersebut karena arena seluas 74 hektare itu kepemilikannya dipegang swasta.

Gatot mengatakan pemerintah memutuskan menjadikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) sebagai instansi penyedia sirkuit. Hanya, Gatot mengungkapkan, dalam rapat kordinasi tersebut Kemenpupera mengaku tak punya alternatif tempat pembangunan sirkuit baru.

Rencana semula, ada alternatif pembangunan sirkuit baru yang mengambil tempat di lahan milik negara, yaitu di Komplek Olahraga Gelora Bung Karno (GBK). Namun, diceritakan Gatot, Kemenpupera menilai tempat tersebut tak layak dijadikan arena balapan MotoGP.

Sedangkan alternatif lain, mengambil tempat di Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel) yang juga punya sirkuit balapan. Hanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel tak mengizinkan sirkuit tersebut dihibahkan ke negara. Sebab dikatakan Gatot, sejumlah Kementerian Kordinator Negara menegaskan pembangunan sirkuit baru harus menjadi aset mutlak milik pemerintah pusat.

Akhirnya, tiinggal kita tunggu saja surat keputusan alias pengumuman resmi dari DORNA tentang pembatalan gelaran motogp di indonesia tahun 2017 mendatang, Karena beberapa kali tenggang waktu yang diberikan, penyelengara indoneisa tampaknya masih jauh dari kata mampu untuk menggelar motogp di negara indoneisa yang fans motogpnya lumayan banyak ini.

http://www.republika.co.id/berita/olahraga/pit-stop/16/01/29/o1pmyo299-motogp-indonesia-menuju-jalan-buntu

0 Response to "Kabar MOTOGP Indonesia 2017: Resmi Batal Total Alias Gak Jadi"

Posting Komentar

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *